SUMENEP — Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep yang semestinya menjadi momen konsolidasi pemerintahan justru berubah menjadi bara dalam sekam. Isu panas beredar: Sekda yang baru disebut-sebut bukan sepenuhnya orang Bupati, melainkan figur yang diduga berada dalam orbit kekuasaan salah satu anggota DPR RI di Jakarta.
Seorang pejabat Pemkab Sumenep yang meminta identitasnya dirahasiakan melontarkan pernyataan yang menggetarkan.
“Sekda sekarang bukan orang Bupati. Orangnya yang di Jakarta itu,” ujarnya.
Pernyataan itu memang belum terkonfirmasi secara resmi. Namun gaungnya cepat menyebar dan memicu kegelisahan di internal birokrasi.
Menurut sumber tersebut, kondisi ini bisa membuat roda pemerintahan tidak berjalan kondusif.
“Lihat saja nanti. Sekdanya kaku dalam komunikasi, pilih-pilih orang, dan terkesan angkuh,” tegasnya.
Isu ini kian memperkuat narasi bahwa pelantikan Sekda kali ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan sarat tafsir politik.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, resmi melantik Agus Dwi Saputra sebagai Sekda definitif. Dari sisi karier, rekam jejaknya lengkap. Namun bagi sebagian kalangan, persoalan bukan pada administrasi, melainkan pada legitimasi moral dan psikologis.
Kegelisahan publik tidak berhenti pada isu “kendali Jakarta”. Isu lama yang tak pernah benar-benar dijelaskan kembali menyeruak.
Beredar informasi mengenai dugaan penerimaan jatah tanah dari seorang pengusaha properti lokal yang dijuluki “Raja Properti Kota Keris”. Tanah tersebut, menurut isu yang berkembang, diduga dialihkan atas nama rekan sejawatnya sesama alumni IPDN.
Tak hanya itu, cerita tentang “duit satu kresek” atau “kresek hitam” kembali menjadi perbincangan di ruang-ruang informal birokrasi. Isu ini merujuk pada dugaan permintaan uang dalam jumlah besar terkait pembelian tanah dinas di instansi yang pernah dipimpinnya.
Hingga kini, tak ada klarifikasi resmi yang benar-benar menjawab semua pertanyaan publik.
“Kalau Puncaknya Bermasalah, Bawahannya Jalan Sendiri-Sendiri” katanya.
Aktivis muda Sumenep, Febriansyah, menyebut jabatan Sekda adalah poros birokrasi.
“Kalau figur di puncak dibayangi isu etik yang tak pernah selesai, jangan berharap pejabat lain bisa kompak. Bisa jadi mereka jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa publik tidak sedang mencari sensasi, melainkan kejelasan.
“Transparansi itu kunci. Kalau tidak, kepercayaan bisa runtuh sebelum kepemimpinan berjalan,” tambahnya.
Kini Sekda baru telah resmi menjabat. Struktur komando terbentuk. Namun di balik itu, suara-suara lirih tentang loyalitas, pengaruh politik, dan soliditas ASN terus bergaung.
“Apakah isu “bukan orang Bupati” hanya gosip politik musiman? Ataukah ini pertanda awal terbelahnya birokrasi Sumenep?
Waktu yang akan menjawab. Kita lihat saja nanti,’ tutur dia.
(Korwil)
