Sumenep— Desa Pamolokan, Kabupaten Sumenep, mendadak menjadi pusat sorotan publik setelah gelombang dugaan persoalan bantuan desa, pengelolaan pasar desa, RTLH, bantuan sapi hingga BUMDes mencuat secara bersamaan dan memicu kemarahan warga.
Situasi yang selama ini tampak tenang berubah panas sejak turunnya Inspektorat ke lingkungan pemerintahan desa tersebut. Pemeriksaan aparat pengawas itu seolah membuka “kotak pandora” berbagai persoalan yang selama ini hanya dibicarakan secara tertutup di warung kopi, lorong kampung, hingga forum warga.
Kini, dugaan penyimpangan itu mulai dibicarakan secara terang-terangan oleh masyarakat yang merasa selama ini hanya menjadi penonton di tengah pengelolaan bantuan dan aset desa bernilai besar.
Sorotan paling tajam mengarah pada dugaan praktik setoran dalam pengelolaan pasar desa yang disebut-sebut menyeret nama oknum Sekretaris Desa. Informasi mengenai adanya permintaan “jatah” dari hasil pasar desa kini menjadi pembicaraan liar di tengah masyarakat Pamolokan.
Padahal, pasar desa dibangun sebagai ruang ekonomi rakyat kecil, tempat pedagang menggantungkan hidup dan masyarakat mencari penghasilan. Namun di mata warga, fungsi tersebut dinilai mulai bergeser dan diduga hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Kalau benar hasil pasar desa diminta setor, lalu untuk siapa sebenarnya pasar desa ini dibangun? Jangan sampai rakyat hanya dijadikan alat sementara yang menikmati hasilnya segelintir orang,” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tak hanya pasar desa, kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menjadi sasaran kritik keras masyarakat. Warga menilai BUMDes Desa Pamolokan seperti kehilangan arah dan nyaris tidak memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Secara administrasi lembaga itu memang masih tercatat ada, namun keberadaannya dianggap hanya formalitas tanpa aktivitas yang jelas. Dugaan kebocoran pengelolaan keuangan pun mulai ramai diperbincangkan warga.
“BUMDes sekarang seperti bayangan. Namanya ada, tapi manfaatnya tidak terasa. Masyarakat tidak pernah benar-benar tahu uangnya berputar ke mana,” kata N, warga lainnya yang menunpahkan kekecewaannya.
Kemarahan masyarakat semakin memuncak setelah pemeriksaan Inspektorat disebut tidak hanya menyasar BUMDes dan pasar desa, tetapi juga berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pangan, bantuan sapi hingga program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), semuanya kini ikut disorot. Warga menduga sejumlah bantuan tidak tepat sasaran dan hanya berputar di lingkar orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa.
“Yang benar-benar miskin kadang justru tidak dapat bantuan. Tapi yang dekat dengan perangkat malah selalu masuk daftar penerima,” ungkapnya.
Program bantuan sapi yang seharusnya menjadi solusi penguatan ekonomi masyarakat kecil juga ikut dipertanyakan. Sejumlah warga menduga bantuan tersebut tidak dikelola secara transparan dan hanya dinikmati kelompok tertentu.
Namun ledakan kecurigaan terbesar muncul ketika dugaan manipulasi data bantuan beras mulai mencuat ke permukaan.
Desa Pamolokan sebelumnya diketahui menjadi satu-satunya desa yang belum merampungkan data penerima bantuan secara penuh di tingkat kabupaten. Akan tetapi, menjelang pemeriksaan Inspektorat, data tersebut mendadak berubah drastis hingga hampir mencapai 100 persen selesai dalam waktu singkat.
Perubahan mendadak itu langsung memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
“Kalau sebelumnya belum selesai lalu tiba-tiba hampir seratus persen selesai menjelang pemeriksaan, masyarakat pasti curiga. Ini harus dibuka seterang-terangnya,” ujarnya, Junat (15/5/2026).
Sorotan keras juga datang dari aktivis dan pegiat anti korupsi, Mahmud Santoso. Ia menilai situasi di Desa Pamolokan sudah masuk kategori darurat transparansi dan tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan administratif biasa.
Menurut Mahmud, jika dugaan permainan bantuan dan pengelolaan aset desa itu benar terjadi, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program desa.
“Ini menyangkut hak rakyat miskin. Kalau benar ada permainan data dan bantuan, maka yang dikorbankan adalah warga kecil,” tegasnya.
Ia bahkan melontarkan kritik keras terhadap oknum yang diduga terlibat.
“Kalau itu terbukti benar, perilaku oknum tersebut sangat memalukan. Bahkan bisa disebut melebihi karakter Tuan Takur dalam film India, karena tega memainkan hak masyarakat sendiri,” katanya.
Mahmud juga mendesak Inspektorat agar tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif di atas meja. Ia meminta audit dilakukan secara total dan menyentuh fakta lapangan secara langsung.
“Jangan hanya periksa dokumen lalu selesai. Turun langsung ke masyarakat, cocokkan data penerima bantuan satu per satu. Karena dugaan persoalan di Pamolokan ini terlalu banyak dan sudah menjadi perhatian publik,” ujarnya lagi.
Kini tekanan terhadap pemerintah desa semakin besar. Warga mulai kehilangan kepercayaan dan menuntut seluruh pengelolaan bantuan, BUMDes, hingga hasil pasar desa dibuka secara transparan kepada masyarakat.
Pamolokan pun disebut sedang berada di titik paling genting dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah memanasnya situasi, masyarakat kini menunggu satu hal penting: apakah Inspektorat benar-benar berani membongkar seluruh dugaan persoalan hingga tuntas, atau semuanya kembali tenggelam tanpa kejelasan seperti yang selama ini dikhawatirkan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Pamolokan, termasuk Penjabat Kepala Desa maupun Sekretaris Desa, belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Penulis : Ilham
