SUMENEP – Polemik dugaan raibnya ratusan sak beras bantuan pangan di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, kian memanas. Di tengah sorotan publik, berbagai informasi baru bermunculan yang mengarah pada dugaan persoalan serius dalam distribusi hingga pelaporan bantuan.
Sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkap adanya aktivitas pengangkutan beras yang dinilai tidak lazim. Informasi tersebut menyebutkan adanya warga yang kerap membawa beras dalam jumlah tertentu ke rumah oknum di desa.
“Ada yang hampir setiap siang membawa sekitar 3 sak ke rumah oknum. Selain itu, ada juga yang membawa hingga 6 sak dari kantor desa tanpa melalui aplikasi,” ungkap sumber, Selasa, 21/4/2026.
Tak hanya itu, beredar pula dugaan bahwa beras bantuan ditemukan diperjualbelikan di salah satu warung. Namun demikian, informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
“Kalau benar itu beras bantuan, tentu sangat disayangkan. Tapi ini harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi,” ujarnya.
Di sisi lain, klarifikasi yang disampaikan oleh pihak Sekretaris Desa (Sekdes) juga menjadi perhatian. Beberapa pihak menilai pernyataan tersebut belum menjawab secara rinci terkait kondisi riil distribusi di lapangan.
Sumber lain menegaskan bahwa hingga saat ini bantuan diduga belum tersalurkan sepenuhnya.
“Yang jelas, sampai sekarang bantuan itu diduga masih belum tersalurkan seluruhnya. Data di aplikasi juga belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ia bahkan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan audit investigatif secara terbuka guna memastikan kebenaran data.
“Kalau memang ingin jelas, silakan dilakukan audit. Supaya tidak ada keraguan di masyarakat,” tambahnya.
Lebih jauh, muncul pula dugaan bahwa persoalan bantuan tidak hanya terjadi saat ini, tetapi telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama.
“Kurang lebih selama tiga tahun terakhir bantuan diduga tidak tepat sasaran. Yang berkembang di masyarakat, penerima didominasi oleh keluarga besar oknum tertentu. Ini perlu dibuktikan melalui audit,” ujarnya.
Sorotan juga mengarah pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disebut perlu dilakukan evaluasi serupa.
“Bukan hanya beras, BLT juga perlu dicek. Kalau memang semua sudah sesuai, tentu tidak masalah untuk diaudit secara terbuka,” katanya.
Namun demikian, sumber tersebut menilai kondisi paling mengkhawatirkan justru terjadi pada penyaluran bantuan saat ini.
“Yang paling menjadi perhatian itu bantuan sekarang. Informasi yang beredar cukup banyak dan perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” ujarnya.
Sementara itu, dugaan lain yang mencuat adalah adanya kemungkinan upaya penyesuaian laporan agar terlihat tuntas di sistem, meskipun kondisi riil di lapangan berbeda. Informasi ini juga masih memerlukan pendalaman lebih lanjut.
“Kalau laporan harus 100 persen, sementara di lapangan belum, tentu harus ditelusuri. Jangan sampai ada ketidaksesuaian data,” ungkap sumber.
Sebelumnya, publik juga dikejutkan dengan adanya selisih 106 sak beras dari total 635 sak yang tercatat masuk ke desa. Selisih tersebut hingga kini masih menjadi tanda tanya besar.
Di lapangan, sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan sebagaimana mestinya.
“Saya tidak dapat. Biasanya dapat, sekarang tidak. Kami berharap ada penjelasan,” ujar salah satu warga.
Keluhan serupa disampaikan warga lain yang mengaku sempat mendatangi balai desa, namun bantuan disebut sudah tidak tersedia.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Pamolokan, termasuk Sekretaris Desa, masih belum bisa dikonformasi lantaran keterbatasan akses komuniaksi karena media ini tidak punya nomor HP yang bersangkutan .
Kondisi ini membuat publik berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, termasuk audit menyeluruh, guna memastikan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Di tengah berbagai dugaan yang berkembang, satu hal yang menjadi harapan bersama adalah terungkapnya fakta secara transparan—agar hak masyarakat tidak terabaikan dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Penulis : Ilham
