SUMENEP — Pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep justru meninggalkan rasa pahit dan amarah publik. Alih-alih menjadi titik penguatan birokrasi, keputusan ini dicatat banyak pihak sebagai langkah kontroversial yang menampar martabat daerah sendiri.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo resmi menunjuk Agus Dwi Saputra sebagai Sekda definitif. Sosok yang bukan putra daerah itu kini menduduki kursi paling strategis dalam struktur ASN Kota Keris, memicu satu kalimat keras yang beredar luas di tengah masyarakat: Sumenep benar-benar dianggap tak punya orang layak?
Keputusan ini semakin menyulut kekecewaan karena dilakukan di tengah catatan rekam jejak bermasalah yang sebelumnya telah dipublikasikan ke ruang publik. Fakta-fakta itu bukan isu liar, melainkan hasil rangkuman laporan dan investigasi media yang sejak awal telah memperingatkan potensi persoalan di balik nama-nama kandidat Sekda.
Namun semua peringatan itu seakan diabaikan mentah-mentah. Proses seleksi yang diklaim terbuka dan berbasis kompetensi justru berujung pada pilihan yang dinilai publik paling bermasalah dan paling sensitif secara sosiologis.
Agus Dwi Saputra sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah kisah lama yang hingga kini tak pernah dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Dugaan penguasaan aset, cerita pembelian tanah dinas, hingga istilah “kresek hitam” yang telah lama beredar di internal birokrasi, kini kembali mencuat dan menjadi beban moral bagi pemerintahan daerah.
“Ini bukan lagi soal profesional atau tidak. Ini soal keberanian pemerintah daerah menghadapi masa lalu kandidatnya sendiri,” kata Febriansyah
Ia menilai pelantikan tersebut mencederai rasa keadilan sosial dan memperlebar jarak antara pemerintah daerah dengan rakyatnya.
“Jangan bungkus ini dengan dalih profesionalisme. Profesional itu dibuktikan dengan rekam jejak bersih dan keberpihakan pada daerah, bukan sekadar latar belakang administratif. Kalau selalu kalah di rumah sendiri, lalu untuk apa otonomi?” tegasnya.
Menurutnya, keputusan ini akan menjadi catatan sejarah kelam bagi birokrasi Sumenep.
“Hari ini Sumenep mencatat sejarah, tapi bukan sejarah yang membanggakan. Ini preseden buruk. Jangan salahkan publik kalau kemudian muncul kemarahan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintahan,” pungkasnya.
Lebih menyakitkan, bagi banyak kalangan, keputusan ini dianggap sebagai tamparan terhadap ASN putra daerah. Di saat banyak pejabat lokal berkarier puluhan tahun dan memahami kultur Madura secara mendalam, kursi tertinggi birokrasi justru diserahkan kepada figur dari luar daerah dengan catatan kontroversial.
Kini, pelantikan Sekda ini tidak hanya menjadi keputusan administratif, tetapi penanda sejarah kelam dalam perjalanan pemerintahan Kabupaten Sumenep. Sejarah yang akan terus diingat, bukan karena prestasi, melainkan karena keputusan yang melukai rasa keadilan publik.
