Sumenep – Kesabaran publik dinilai telah berada di titik nadir. Jaringan Strategi Pemuda (JASTRA) secara terbuka mengeluarkan ultimatum moral terhadap aparat penegak hukum di Kabupaten Sumenep terkait maraknya lokasi hiburan malam yang diduga menjadi pusat dugem, peredaran miras, dan pelanggaran ketertiban umum.
Melalui surat pemberitahuan resmi kepada Kapolres Sumenep, JASTRA memastikan akan menggelar aksi demonstrasi dan mimbar publik pada Jumat, 13 Februari 2026, di depan Gedung Satpol PP Kabupaten Sumenep, mulai pukul 14.30 WIB hingga selesai.
Aksi tersebut mengusung tema keras dan tanpa kompromi: “Maraknya Lokasi yang Diduga Tempat Hiburan Malam dan Tumpulnya Penertiban.”
Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan tamparan terbuka atas lemahnya penegakan Peraturan Daerah, khususnya Perda Ketertiban Umum, yang dinilai hanya tajam ke bawah namun tumpul ke lokasi-lokasi yang diduga dilindungi kekuatan tertentu.
Dalam sikap resminya, JASTRA menyebut secara terbuka sejumlah tempat yang menurut mereka patut diperiksa dan ditindak serius, di antaranya Cafe Lotus, Potree, JBL, lokasi dugem Mr. Ball, serta Harmoni yang diduga dimiliki atau berada dalam lingkar orang kepercayaan salah satu oknum dewan.
Direktur JASTRA, Hasyim Khu., S.H., menegaskan bahwa penyebutan lokasi tersebut bukan tanpa dasar, melainkan bersumber dari keresahan masyarakat yang selama ini merasa suaranya diabaikan.
“Kami tidak sedang menuding sembarangan. Ini jeritan publik. Jika aparat terus diam, maka publik akan menyimpulkan ada pembiaran, bahkan perlindungan,” tegasnya.
Dalam tuntutannya, JASTRA secara lugas dan tanpa basa-basi mendesak:
Penutupan tempat hiburan malam yang diduga tidak berizin
Razia rutin dan berkelanjutan tanpa tebang pilih
Pengusutan dugaan peredaran minuman keras di lokasi-lokasi yang telah disebutkan.
JASTRA menilai, jika aparat tetap ragu atau lamban bertindak, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar wibawa hukum, tetapi masa depan generasi muda Sumenep yang terancam oleh normalisasi dugem, miras, dan praktik menyimpang yang dibiarkan tumbuh di ruang publik.
“Tempat-tempat maksiat harus ditutup, bukan dinegosiasikan. Jika hukum terus tumpul, maka rakyat akan mengambil peran sebagai pengingat,” demikian pesan keras yang mengiringi rencana aksi tersebut.
Aksi ini diprediksi akan menjadi ujian terbuka bagi Satpol PP dan Polres Sumenep: berpihak pada aturan atau terus membiarkan dugaan pelanggaran bersembunyi di balik lampu remang dan kepentingan elite.
