SUMENEP — Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep tak sekadar mengisi jabatan kosong. Ia menjelma menjadi peristiwa politis paling sensitif dalam perjalanan birokrasi Kota Keris, meninggalkan luka psikologis yang jauh lebih dalam daripada sekadar pergantian pejabat.
Keputusan Achmad Fauzi Wongsojudo melantik Agus Dwi Saputra sebagai Sekda definitif dipersepsikan publik sebagai sinyal keras: Sumenep seolah kehilangan kepercayaan pada anak daerahnya sendiri. Kursi tertinggi ASN kini ditempati figur dari luar Madura, di tengah jejak kontroversi yang belum pernah dibuka secara tuntas kepada publik.
Bagi banyak kalangan, ini bukan keputusan teknokratis. Ini keputusan simbolik. Dan simbol itu terasa pahit.
Alih-alih menjadi pemersatu birokrasi, pelantikan Sekda justru memicu pertanyaan mendasar tentang arah kekuasaan daerah: apakah pemerintah masih berdiri di atas sensitivitas sosial dan sejarah kolektif masyarakatnya, atau telah bergerak jauh meninggalkan akar lokal demi kepentingan sempit kekuasaan?
Sejumlah catatan lama kembali diungkit. Bukan gosip, bukan isu liar, melainkan cerita yang telah lama beredar di ruang birokrasi—tentang penguasaan aset, pembelian tanah dinas, hingga istilah “kresek hitam” yang selama ini hanya beredar sebagai bisik-bisik gelap. Tak pernah ada klarifikasi terbuka.
Tak pernah ada penjelasan yang menenangkan publik. Kini, semua itu ikut dilantik bersama jabatan Sekda.
Seorang aktivis muda Sumenep, Febriansyah, menyebut keputusan ini sebagai “kegagalan etika kepemimpinan”.
“Ini bukan soal dari mana asalnya, tapi soal keberanian menghadapi masa lalu. Kalau rekam jejak dibiarkan gelap, jabatan setinggi apa pun hanya akan memperpanjang masalah,” ujarnya.
Ia menilai dalih profesionalisme yang disampaikan pemerintah daerah tak lagi cukup menjawab kegelisahan publik.
“Profesionalisme tanpa kejujuran adalah manipulasi. Dan hari ini publik merasa dibohongi dengan narasi seolah semuanya baik-baik saja,” tambahnya.
Yang paling terasa adalah dampak psikologisnya bagi ASN lokal. Di tengah ratusan pejabat daerah yang tumbuh, mengabdi, dan memahami denyut sosial Madura dari desa ke desa, jabatan puncak justru jatuh ke tangan figur yang dianggap asing secara kultural dan problematis secara rekam jejak.
Bagi banyak warga, pelantikan ini adalah pesan tak tertulis: pengalaman lokal tak lagi penting, loyalitas daerah tak lagi bernilai, dan pengabdian panjang bisa dikalahkan oleh keputusan politik sesaat.
Kini, Sekda baru telah dilantik. Sumpah jabatan telah diucapkan. Namun satu hal tak ikut disumpahkan: kepercayaan publik.
Dan di situlah persoalan terbesar bermula.
Pelantikan ini akan dicatat sejarah. Bukan sebagai tonggak reformasi birokrasi, melainkan sebagai momen ketika Sumenep dipaksa menerima kenyataan pahit—bahwa kekuasaan bisa berjalan, meski legitimasi sosialnya runtuh perlahan.
