SUMENEP — Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep kali ini bukan sekadar prosesi administratif. Ia menjelma menjadi ledakan psikologis dan politik yang mengguncang ruang batin masyarakat Kota Keris. Keputusan Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo melantik Agus Dwi Saputra sebagai Sekda definitif dipersepsikan publik sebagai tamparan keras bagi harga diri daerah.
Di mata banyak warga, ini bukan pilihan teknokratis. Ini pilihan simbolik. Dan simbol itu terasa pahit: jabatan tertinggi ASN di Sumenep kini dipegang figur dari luar Madura, di tengah jejak kontroversi yang tak pernah dibuka secara terang kepada publik.
Alih-alih menjadi perekat birokrasi, pelantikan Sekda justru memantik pertanyaan paling mendasar: apakah pemerintah daerah masih peka terhadap sensitivitas sosial dan sejarah kolektif masyarakatnya, atau telah melangkah jauh meninggalkan akar lokal demi kalkulasi kekuasaan jangka pendek?
Sejumlah catatan lama kembali diungkit. Bukan gosip murahan, bukan isu liar. Melainkan cerita yang beredar lama di lorong-lorong birokrasi—tentang penguasaan aset, pembelian tanah dinas, hingga istilah “kresek hitam” yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik gelap. Tak pernah ada klarifikasi terbuka. Tak ada penjelasan yang menenangkan. Kini, semua itu seolah ikut dilantik bersama jabatan Sekda.
Seorang aktivis muda Sumenep, Febriansyah, menyebut keputusan ini sebagai “kegagalan etika kepemimpinan.”
“Ini bukan soal asal daerah, tapi soal keberanian menghadapi masa lalu. Jika rekam jejak dibiarkan gelap, jabatan setinggi apa pun hanya akan memperpanjang masalah,” ujarnya tegas.
Menurutnya, dalih profesionalisme yang disampaikan pemerintah daerah tak lagi memadai.
“Profesionalisme tanpa kejujuran adalah manipulasi. Hari ini publik merasa dibohongi oleh narasi seolah semuanya baik-baik saja,” tambahnya.
Dampak paling terasa menghantam ASN lokal. Di tengah ratusan pejabat yang tumbuh, mengabdi, dan memahami denyut sosial Madura dari desa ke desa, kursi puncak justru jatuh ke tangan figur yang dipersepsikan asing secara kultural dan problematis secara rekam jejak. Pesan tak tertulis itu menyakitkan: pengalaman lokal tak lagi bernilai, loyalitas daerah bisa dikalahkan oleh keputusan politik sesaat.
Kini Sekda baru telah dilantik. Sumpah jabatan telah diucapkan. Namun satu hal tidak ikut disumpahkan: kepercayaan publik.
Dan di situlah persoalan terbesar bermula.
Pelantikan ini akan dicatat sejarah—bukan sebagai tonggak reformasi birokrasi, melainkan sebagai momen ketika Sumenep dipaksa menerima kenyataan pahit: kekuasaan bisa terus berjalan, meski legitimasi sosialnya runtuh perlahan.
