SUMENEP — Suasana rapat penataan ulang pemerintahan Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, Kamis pagi sekitar pukul 09.00 WIB mendadak berubah tegang dan penuh sorotan publik. Forum yang awalnya digelar untuk memperkenalkan PJ Kepala Desa baru justru berkembang menjadi ajang terbukanya dugaan persoalan besar terkait pengelolaan Pendapatan Asli Desa (PADes) sejak tahun 2023 hingga 2026.
Kegiatan yang dihadiri lengkap oleh Ketua RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kader PKK, kader posyandu, hingga unsur masyarakat lainnya itu memanas ketika PJ Kepala Desa mulai membahas evaluasi peningkatan PADes yang bersumber dari Pasar Desa, BUMDes, dan tanah pecaton.
Di tengah forum terbuka tersebut, satu per satu persoalan mulai terungkap ke hadapan masyarakat. Warga mempertanyakan aliran anggaran dari Pasar Desa, pengelolaan BUMDes, hingga uang sewa tanah pecaton yang disebut mencapai puluhan juta rupiah namun diduga tidak pernah masuk ke kas desa sejak tahun 2023.
Situasi semakin ricuh ketika muncul pengakuan yang disebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Desa Pamolokan di depan peserta rapat. Dalam keterangannya, Sekdes diduga mengungkap adanya penggunaan dana dari sektor Pasar Desa untuk membayar pihak LSM dengan nominal mencapai puluhan juta rupiah.
Pernyataan itu sontak membuat forum gaduh. Sejumlah warga terlihat emosi dan mempertanyakan alasan penggunaan dana PADes untuk kepentingan di luar pengelolaan pembangunan desa. Bahkan beberapa tokoh masyarakat menyebut persoalan tersebut sebagai bentuk dugaan penyalahgunaan jabatan yang selama ini tertutup rapat.
“Kalau memang benar uang sebanyak itu dipakai dari PADes, masyarakat wajib tahu ke mana alirannya,” teriak salah satu warga dalam forum.
Tak hanya itu, suasana semakin panas saat nama salah satu pihak dari oknum Inspektorat, yakni Jupri yang beberapa waktu lalu sudah ditangkap Polres Sumenep, ikut disebut dalam pembahasan yang berkembang di tengah rapat. Dugaan adanya kaitan pemeriksaan inspektorat dengan persoalan pengelolaan anggaran desa pun langsung menjadi sorotan masyarakat yang hadir.
Beberapa warga bahkan menyebut seluruh persoalan tersebut akhirnya “terbongkar sendiri” setelah adanya pemeriksaan dari inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa.
“Itu bisa jadi pusing, segitu banyak total uang yang diungkap ke publik. Akhirnya lari ke LSM dan nama inspektorat ikut disebut,” kata warga lainnya inisial N.
Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat juga menyoroti uang sewa tanah pecaton yang disebut bernilai puluhan juta rupiah namun diduga belum disetorkan ke kas desa selama bertahun-tahun. Dugaan tersebut menambah panjang daftar persoalan yang dipertanyakan warga dalam forum terbuka tersebut.
Melihat situasi yang semakin gaduh, PJ Kepala Desa Pamolokan akhirnya mengambil kesimpulan langsung di depan masyarakat. Dalam pernyataannya, PJ Kepala Desa meminta agar Sekretaris Desa segera menyelesaikan dan melunasi penggunaan anggaran PADes yang dipersoalkan masyarakat paling lambat hari Senin mendatang.
Pernyataan itu langsung disambut sorakan warga yang meminta adanya langkah nyata dan transparansi penuh terhadap pengelolaan aset serta keuangan desa.
Masyarakat berharap PJ Kepala Desa yang baru tidak hanya berhenti pada forum evaluasi semata, namun benar-benar melakukan audit serta penataan ulang terhadap seluruh pengelolaan PADes, termasuk Pasar Desa, BUMDes, dan tanah pecaton yang selama ini menjadi sumber pendapatan desa.
Hingga berita ini ditulis, persoalan tersebut masih menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat Desa Pamolokan dan memunculkan desakan agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut secara terbuka demi menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan pembangunan desa.
(Ilham)
