Sumenep– Suasana Desa Pamolokan mendadak panas setelah mencuat dugaan selisih besar dalam penyaluran bantuan pangan Bulog. Dari total 635 sak beras bantuan yang tercatat masuk, berdasarkan data yang dihimpun dari lingkungan desa, sebanyak 106 sak diduga tidak tersalurkan kepada masyarakat penerima manfaat dan lenyap.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya, ada jeritan warga kecil yang merasa hak mereka seolah menguap tanpa kejelasan.
Bantuan pangan tersebut sejatinya menjadi penopang kebutuhan masyarakat kurang mampu, di mana setiap keluarga penerima manfaat berhak atas 10 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng setiap periode penyaluran. Dalam skema dua bulan pencairan, seharusnya warga menerima 2 sak beras serta tambahan minyak goreng sesuai ketentuan.
Namun kenyataan di lapangan justru memunculkan tanda tanya besar.
“Saya tidak dapat. Biasanya dapat, sekarang tidak. Kemana beras itu? Itu hak kami,” ujar salah satu warga berinisial M dengan nada kecewa, Sabtu, 18 April 2026.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lain berinisial I, yang mengaku sempat mendatangi balai desa untuk mengambil bantuan, namun mendapati bantuan tersebut sudah tidak tersedia.
“Saya mau ambil ke balai, tapi katanya sudah diambil lagi sama truknya. Aneh sekali,” ungkapnya.
Dari informasi yang dihimpun, ketidaksesuaian mulai terlihat saat dilakukan pencocokan data antara jumlah bantuan masuk dan realisasi distribusi. Total 635 sak tercatat diterima, namun hanya sekitar 529 sak yang disebut benar-benar tersalurkan. Sisanya, 106 sak, kini menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Isu ini semakin menguat karena situasi pemerintahan desa yang tidak stabil. Penjabat (PJ) Kepala Desa sebelumnya telah resmi pensiun pada 28 Januari 2026, sementara hingga kini posisi tersebut belum terisi. Kondisi ini membuat jalur komando dan pengawasan distribusi disebut tidak berjalan optimal.
Sekretaris Desa (Sekdes) RB Moh. Anzar menjadi salah satu pihak yang disorot dalam proses administrasi penyaluran bantuan tersebut.
Di lapangan, situasi semakin memanas ketika muncul dugaan adanya ketidaksesuaian dalam proses distribusi awal. Beberapa sumber menyebut sebagian bantuan diduga tidak langsung disalurkan ke penerima yang terdata, sementara sebagian lainnya disebut tidak tercatat secara jelas dalam laporan akhir.
Salah satu Penanggung jawab juga dikabarkan mengalami kesulitan dalam melakukan sinkronisasi data penerima dengan realisasi distribusi di lapangan. Ia dikabarkan kewalahan menyusun laporan karena adanya selisih angka yang tidak bisa dijelaskan secara administratif.
“Laporan harus sesuai data, tapi di lapangan tidak sinkron. Itu yang bikin bingung,” ujar salah satu sumber.
Sementara itu, suara keras datang dari kalangan aktivis.
Amirul Mukminin, aktivis Sumenep, mengecam keras dugaan adanya penyimpangan dalam distribusi bantuan pangan tersebut. Ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan transparan terhadap seluruh proses penyaluran.
“Kalau benar ada selisih 106 sak, ini bukan angka kecil. Harus diungkap, harus diaudit, dan harus jelas kemana alurnya,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat Desa Pamolokan belum berhasil dikonfirmasi, sementara dugaan selisih ratusan sak beras bantuan Bulog ini terus menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.
Di balik tumpukan data dan laporan, warga kini hanya menunggu satu hal: kejelasan. Sebab bagi mereka, bantuan itu bukan sekadar beras, tetapi hak hidup yang sedang dipertanyakan keberadaannya.
