SUMENEP, Kamis, 23 April 2026 – Balai Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, mendadak lumpuh total di tengah memuncaknya polemik dugaan hilangnya ratusan sak beras bantuan pangan. Tidak terlihat satu pun aparat desa yang berjaga maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat, memicu kemarahan dan keresahan warga.
Pantauan di lokasi, kantor desa tampak sepi dan nyaris tak berpenghuni. Aktivitas pelayanan publik yang biasanya berjalan setiap hari, kini terhenti tanpa kejelasan. Pintu kantor terbuka, namun tak ada satu pun perangkat desa yang bisa ditemui, seolah pelayanan kepada masyarakat ikut “menghilang” bersamaan dengan misteri beras bantuan.
Salah satu warga Pamolokan berinisial S mengaku kecewa berat atas kondisi tersebut. Ia datang ke balai desa untuk mencari kejelasan terkait bantuan, namun pulang tanpa jawaban.
“Saya datang mau tanya bantuan, tapi tidak ada orang sama sekali. Kok balai desa lumpuh seperti ini? Kalau memang ada masalah, sampaikan secara jujur. Jangan sampai masyarakat terus dibuat bingung,” keluhnya.
Ia berharap pelayanan pemerintah desa segera kembali normal dan ada keterbukaan kepada masyarakat.
“Kami ini butuh kejelasan, bukan dibiarkan tanpa informasi seperti ini,” tambahnya.
Sementara itu, warga lainnya berinisial D melontarkan kritik keras. Ia menilai lumpuhnya pelayanan desa merupakan indikasi adanya persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini bukan sekadar soal beras hilang, tapi sudah menyangkut tanggung jawab pelayanan publik. Kalau kantor desa kosong seperti ini, masyarakat harus mengadu ke siapa?” tegasnya.
Di sisi lain, polemik dugaan raibnya ratusan sak beras bantuan semakin menguat. Berbagai informasi bermunculan di tengah masyarakat, mulai dari dugaan pengangkutan beras secara tidak wajar hingga indikasi distribusi yang tidak transparan.
Sejumlah sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkap adanya aktivitas mencurigakan. Disebutkan, ada warga yang hampir setiap hari membawa beras dalam jumlah tertentu ke rumah oknum desa.
“Ada yang hampir setiap siang bawa sekitar 3 sak ke rumah oknum. Bahkan ada juga yang sampai 6 sak diambil dari kantor desa tanpa melalui aplikasi,” ungkap sumber.
Tak hanya itu, beredar pula dugaan beras bantuan diperjualbelikan di salah satu warung. Meski demikian, informasi ini masih memerlukan verifikasi resmi dari pihak berwenang.
“Kalau benar itu beras bantuan, tentu sangat disayangkan. Tapi harus dibuktikan secara resmi,” tambahnya.
Sorotan publik semakin tajam setelah munculnya selisih 106 sak beras dari total 635 sak yang tercatat masuk ke desa. Hingga kini, keberadaan beras tersebut masih menjadi tanda tanya besar, meskipun diklaim telah sesuai penyaluran.
“Demi Allah sampai sekarang tidak sesuai data. Saya tantang Bupati dan jajarannya untuk melakukan audit,” tegas salah satu sumber.
Tak hanya itu, dugaan ketidaksesuaian antara data dalam aplikasi dengan kondisi riil di lapangan semakin memperbesar kecurigaan. Bahkan, muncul indikasi adanya upaya penyesuaian laporan agar terlihat tuntas secara administrasi.
Sejumlah pihak pun mendesak dilakukannya audit investigatif secara terbuka untuk mengungkap fakta sebenarnya.
“Kalau laporan harus 100 persen, sementara di lapangan belum, ini harus ditelusuri. Jangan sampai ada manipulasi data,” ungkap sumber lain.
Lebih jauh, dugaan penyimpangan bantuan disebut bukan hanya terjadi saat ini, tetapi sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
“Kurang lebih tiga tahun terakhir bantuan diduga tidak tepat sasaran. Yang menerima didominasi keluarga oknum tertentu. Ini harus dibuktikan lewat audit,” ujarnya.
Sorotan juga mengarah pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Di lapangan, sejumlah warga mengaku belum menerima bantuan sebagaimana mestinya.
“Saya tidak dapat, padahal biasanya dapat. Kami hanya ingin penjelasan,” ujar seorang warga.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lain yang mengaku sempat mendatangi balai desa, namun bantuan disebut sudah tidak tersedia.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Pamolokan, termasuk Sekretaris Desa, belum dapat dikonfirmasi karena Balai desa Lumpuh Total.
Kondisi ini mendorong publik berharap adanya langkah cepat dan tegas dari pemerintah daerah untuk turun tangan, termasuk melakukan audit menyeluruh guna memastikan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Di tengah situasi yang kian memanas, satu harapan masyarakat tetap sama: kebenaran harus diungkap secara transparan, dan hak rakyat tidak boleh hilang tanpa jejak.
Penulis : Ilham
