Malang – Aroma dugaan praktik tak beres di sektor bea cukai kembali menguat dan mulai menyeret nama-nama baru. Kali ini, sorotan publik mengarah pada H. Sulaiman, pemilik CV Sayap Mas, yang disebut-sebut dalam berbagai informasi lapangan terkait dugaan distribusi barang kena cukai yang tidak sesuai aturan.
Isu ini tak lagi sekadar bisik-bisik. Seiring dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah memperdalam kasus di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tekanan publik pun semakin keras: bongkar hingga ke akar, tanpa pandang bulu.
Sejumlah sumber menyebut, nama H. Sulaiman mulai sering muncul dalam percakapan internal pelaku industri. Ia diduga memiliki keterkaitan dengan pola distribusi lintas wilayah yang dinilai janggal. Meski demikian, hingga kini informasi tersebut masih bersifat awal dan memerlukan pembuktian lebih lanjut.
“Peredarannya disebut luas dan terorganisir. Ini tidak bisa dianggap sepele, harus diusut tuntas,” ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis.
Rahmad Hermawan, dari Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Malang secara tegas meminta KPK segera mengambil langkah konkret, termasuk memanggil pihak-pihak yang namanya mulai mencuat ke permukaan.
“Jangan sampai publik melihat ada kesan tebang pilih. Semua yang disebut harus diperiksa, termasuk H. Sulaiman,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum. Menurutnya, kejelasan informasi menjadi kunci untuk meredam spekulasi liar yang bisa berkembang di masyarakat.
“Kalau memang tidak terlibat, sampaikan secara terbuka. Tapi kalau ada pelanggaran, hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” tambahnya.
Sementara itu, pihak KPK melalui juru bicaranya menyatakan bahwa proses pendalaman masih berlangsung. Lembaga antirasuah itu tengah mengkaji berbagai aspek, termasuk kemungkinan adanya celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu.
Perkembangan ini membuka kemungkinan bahwa kasus tersebut tidak hanya berhenti pada pelaku teknis di lapangan, melainkan bisa merambah ke persoalan yang lebih besar—bahkan sistemik.
Kini, publik menunggu langkah nyata KPK. Apakah kasus ini akan menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas, atau justru berhenti di tengah jalan? Satu hal yang pasti, tekanan untuk mengungkap kebenaran kian tak terbendung.
Penulis : Dif
