Sumenep –Gelombang kemarahan publik terus membesar setelah mencuat dugaan raibnya 106 sak beras bantuan pangan Bulog di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep. Dari total 635 sak beras yang tercatat masuk, sebagian diduga tidak pernah sampai ke tangan warga penerima manfaat dan kini “lenyap tanpa kejelasan”, bahkan memunculkan dugaan kuat adanya praktik pencurian secara terstruktur.
Kasus ini sontak menjadi sorotan tajam karena menyangkut hak masyarakat miskin yang sangat bergantung pada bantuan pangan untuk bertahan hidup. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga, dugaan hilangnya ratusan kilogram beras ini dianggap sebagai pukulan keras sekaligus skandal yang mencoreng wajah pelayanan publik di tingkat desa.
Bantuan pangan Bulog tersebut seharusnya menjadi penopang hidup warga kurang mampu, dengan setiap keluarga penerima manfaat berhak atas 10 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng setiap periode penyaluran. Namun realitas di lapangan justru menimbulkan kecurigaan luas.
“Saya tidak dapat. Biasanya dapat, sekarang tidak. Kemana beras itu? Itu hak kami,” ujar salah satu warga berinisial M, Sabtu (18/4/2026), dengan nada kecewa.
Keluhan serupa juga datang dari warga lain berinisial I yang mengaku sempat mendatangi balai desa, namun bantuan sudah tidak ada lagi.
“Saya mau ambil ke balai, tapi katanya sudah diambil lagi sama truknya. Aneh sekali,” ungkapnya.
Dari data yang beredar, 635 sak beras tercatat masuk ke desa, namun hanya sekitar 529 sak yang disebut tersalurkan kepada warga. Selisih 106 sak kini menjadi pusat perhatian dan memicu dugaan kuat adanya penyimpangan dalam distribusi bantuan.
Situasi semakin memanas karena kondisi pemerintahan desa yang disebut tidak stabil, menyusul berakhirnya masa jabatan Penjabat (PJ) Kepala Desa pada 28 Januari 2026 dan belum adanya pengganti definitif. Kekosongan ini dinilai membuka celah lemahnya pengawasan distribusi bantuan.
Sekretaris Desa (Sekdes) RB Moh. Anzar kini ikut terseret dalam sorotan publik, terutama terkait tanggung jawab administrasi dan proses distribusi bantuan pangan di tingkat desa.
Sejumlah sumber di lapangan mengungkap adanya ketidaksinkronan serius antara data penerimaan dan realisasi penyaluran bantuan. Bahkan, proses pelaporan disebut tidak berjalan normal akibat selisih data yang tidak bisa dijelaskan secara administratif.
“Laporan harus sesuai data, tapi di lapangan tidak sinkron. Itu yang bikin bingung,” ungkap salah satu sumber internal.
Kemarahan publik semakin meledak setelah aktivis Sumenep, Amirul Mukminin, angkat suara keras. Ia menilai kasus ini bukan sekadar kelalaian administratif, tetapi sudah mengarah pada dugaan pelanggaran serius yang harus diusut tuntas.
“Kalau benar ada 106 sak beras yang hilang, ini bukan lagi kesalahan biasa. Ini harus dibongkar habis. Harus audit total dan transparan,” tegasnya.
Ia juga mendesak langkah tegas dari pemerintah daerah.
“Bupati harus segera mencopot Sekdes Pamolokan. Panggil semua pihak yang terlibat, dan buka secara terang-benderang alur distribusi ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi,” tambahnya dengan nada keras.
Sementara itu, narasumber lain berinisial K menambah panas situasi dengan menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu dalam hilangnya bantuan tersebut.
“Banyak yang lihat itu keluarganya si anu… itu yang ngambil di kantor desa,” ujarnya kepada wartawan, tanpa merinci lebih lanjut.
Hingga berita ini dipublis, pihak Pemerintah Desa Pamolokan belum memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, dugaan hilangnya 106 sak beras bantuan ini terus menjadi perhatian publik dan memicu desakan agar aparat penegak hukum segera turun tangan.
Di tengah polemik yang semakin panas, warga hanya menuntut satu hal: kejelasan atas hak mereka yang diduga telah hilang tanpa jejak dan tanpa pertanggungjawaban.
Penulis : Ilham
