Sumenep – Skandal dugaan raibnya ratusan sak beras bantuan pangan di Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, kini memasuki fase yang semakin mengkhawatirkan. Di tengah derasnya sorotan publik, muncul dugaan baru yang tak kalah mencengangkan: adanya rencana dugaan manipulasi data laporan dengan cara akan merekayasa dokumentasi agar distribusi bantuan terlihat tuntas di sistem.
Informasi ini diungkap oleh seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia menyebut adanya upaya sistematis untuk “mengakali” laporan agar tercatat selesai 100 persen di aplikasi, meskipun kondisi di lapangan jauh dari kenyataan.
“Jadi intinya sekarang diduga mau memanipulasi data dengan cara cari orang-orang sendiri untuk difoto, lalu dimasukkan ke laporan agar aplikasi masuk 100 persen,” ujarnya, Senin, 20 April 2026.
Menurutnya, tekanan untuk merampungkan laporan tersebut tidak datang dari satu pihak saja.
“Tadi sudah ada dari pihak kabupaten dan pengawas, mas,” tegasnya.
Ia juga mengungkap bahwa dalam praktiknya, penyelesaian laporan lebih diprioritaskan dibandingkan kebenaran distribusi di lapangan.
“Kalau dari korkab yang penting laporan di aplikasi harus 100 persen selesai. Tidak mau tahu bagaimana caranya. Tadi sudah rapat, disana ada pengawas, Sekdes, Korkab dan pannggung jawab,” tambahnya.
Ironisnya, di saat laporan didorong harus sempurna, kondisi riil di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya. Bantuan beras yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat disebut sudah habis, bahkan tidak mencukupi. “Sedangkan beras yang mau dibagikan sudah habis,” ungkapnya.
Situasi ini memunculkan dugaan kuat bahwa oknum di tingkat desa kini mencari jalan pintas, termasuk dengan mencari orang untuk sekadar difoto sebagai bukti penyaluran.
“Jadi mau tidak mau, oknum di desa tersebut mencari orang yang mau difoto hanya untuk laporan di aplikasi saja supaya selesai perkaranya,” jelasnya.
Sebelumnya, gelombang kemarahan publik telah lebih dulu mencuat setelah diketahui adanya selisih 106 sak beras bantuan pangan Bulog yang diduga hilang. Dari total 635 sak yang tercatat masuk ke Desa Pamolokan, hanya sekitar 529 sak yang disebut tersalurkan.
Selisih ini memicu dugaan serius adanya penyimpangan, bahkan mengarah pada praktik yang diduga terstruktur.
Bantuan tersebut sejatinya merupakan hak masyarakat kurang mampu, di mana setiap keluarga penerima manfaat berhak atas 10 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng setiap periode penyaluran. Namun di lapangan, sejumlah warga justru mengaku tidak menerima apa pun.
“Saya tidak dapat. Biasanya dapat, sekarang tidak. Kemana beras itu? Itu hak kami,” ujar salah satu warga berinisial M dengan nada kecewa.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lain yang mengaku sempat mendatangi balai desa, namun bantuan sudah tidak tersedia. “Saya mau ambil ke balai, tapi katanya sudah diambil lagi sama truknya. Aneh sekali,” ungkapnya.
Situasi semakin memanas karena kondisi pemerintahan desa yang dinilai tidak stabil, menyusul berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa sejak 28 Januari 2026 tanpa adanya pengganti definitif. Kekosongan kepemimpinan ini disebut membuka celah lemahnya pengawasan distribusi bantuan.
Sekretaris Desa (Sekdes) RB Moh. Anzar kini ikut terseret dalam pusaran sorotan, terutama terkait tanggung jawab administrasi dan distribusi bantuan di tingkat desa.
Sejumlah sumber internal mengungkap adanya ketidaksinkronan serius antara data penerimaan dan realisasi penyaluran bantuan. Bahkan, proses pelaporan disebut mengalami kendala akibat selisih data yang tidak bisa dijelaskan secara administratif.
“Laporan harus sesuai data, tapi di lapangan tidak sinkron. Itu yang bikin bingung,” ungkap salah satu sumber.
Kemarahan publik pun kian memuncak. Aktivis Sumenep, Amirul Mukminin, menilai kasus ini tidak bisa lagi dianggap sebagai kesalahan administratif semata.
“Kalau benar ada 106 sak beras yang hilang, ini bukan lagi kesalahan biasa. Apalagi kalau sampai ada manipulasi data, ini sudah sangat serius. Harus dibongkar habis,” tegasnya.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas.
“Bupati harus segera mencopot Sekdes Pamolokan, lakukan audit total, dan buka semuanya secara transparan. Jangan sampai hak rakyat dirampas lalu ditutup dengan laporan fiktif,” ujarnya.
Sementara itu, narasumber lain berinisial K turut menambah panas situasi dengan menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum tertentu.
“Banyak yang lihat itu keluarganya si anu… itu yang ngambil di kantor desa,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak Pemerintah Desa Pamolokan belum memberikan klarifikasi resmi. Dugaan hilangnya 106 sak beras kini tidak hanya menjadi persoalan distribusi, tetapi juga berkembang menjadi isu serius terkait integritas laporan dan transparansi pengelolaan bantuan.
Publik kini menanti jawaban tegas, apakah dugaan manipulasi data ini benar terjadi, atau justru menjadi pintu masuk terbongkarnya praktik yang lebih besar?
Di tengah semua polemik ini, satu hal yang tak terbantahkan—rakyat kecil kembali menjadi korban. Hak mereka diduga hilang, sementara kebenaran masih tertutup kabut ketidakjelasan.
Penulis : Ilham
