Sumenep – Desa Pamolokan, Kabupaten Sumenep, kini berada dalam pusaran polemik besar yang kian memanas setelah turunnya Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap berbagai program bantuan desa.
Kondisi ini berubah drastis dari suasana normal menjadi sorotan publik, setelah sejumlah dugaan persoalan lama kembali mencuat ke permukaan. Kedatangan Penjabat (Pj) Kepala Desa baru yang semestinya menjadi awal perbaikan tata kelola justru dibayangi dengan menguatnya berbagai isu yang selama ini hanya menjadi bisik-bisik warga.
Inspektorat Turun, Situasi Desa Mendadak Tegang
Turunnya tim Inspektorat ke Desa Pamolokan disebut menjadi titik balik yang membuat situasi desa berubah signifikan. Warga mulai berani bersuara, sementara sejumlah dugaan permasalahan yang sebelumnya tertutup kini mulai terbuka ke ruang publik.
Pemeriksaan tersebut menyasar berbagai sektor strategis, mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pangan, bantuan sapi, program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Namun di tengah proses pemeriksaan itu, muncul dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dan pendataan sejumlah program bantuan tersebut.
Dugaan Bantuan Tidak Tepat Sasaran Menguat
Sejumlah warga menyoroti dugaan bahwa penyaluran bantuan di Desa Pamolokan tidak sepenuhnya tepat sasaran. Bahkan, muncul anggapan bahwa sebagian penerima bantuan diduga masih memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan perangkat desa, termasuk unsur Sekretaris Desa.
“Kalau benar bantuan hanya berputar di lingkar tertentu, ini jelas sangat mengecewakan,” ujar N, salah satu warga setempat, Rabu, 13 Mei 2026.
Pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya keresahan masyarakat yang merasa tidak mendapatkan akses bantuan secara adil, meskipun berada dalam kondisi ekonomi yang membutuhkan perhatian.
BLT dan Bantuan Sapi Jadi Sorotan
Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) menjadi salah satu yang paling disorot warga. Dugaan adanya pola penerima yang tidak merata semakin memperkuat kecurigaan publik terhadap proses pendataan.
Tidak hanya itu, bantuan sapi yang seharusnya menjadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga turut dipertanyakan. Warga menduga bantuan tersebut tidak dikelola secara terbuka dan diduga hanya berada dalam lingkaran tertentu.
Situasi ini semakin memperkeruh suasana di tengah masyarakat yang kini mulai mempertanyakan transparansi pengelolaan dana dan aset desa.
Dugaan Manipulasi Data Bantuan Beras Menguat
Isu lain yang tidak kalah mencolok adalah dugaan perubahan data bantuan beras menjelang pemeriksaan Inspektorat.
Desa Pamolokan disebut sebagai satu-satunya desa yang belum menyelesaikan data penerima secara 100 persen pada tingkat kabupaten. Namun, muncul dugaan adanya perubahan data yang signifikan dalam waktu singkat, sehingga sistem aplikasi menunjukkan hampir 100 persen selesai.
Perubahan ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan warga terkait keabsahan dan konsistensi data yang digunakan dalam penyaluran bantuan.
Pengawasan Dipertanyakan Publik
Di tengah memanasnya situasi, sorotan juga mengarah pada fungsi pengawasan di tingkat kabupaten. Koordinator Kabupaten (Korkab) dan pihak pengawas dinilai belum menunjukkan langkah tegas terhadap berbagai dugaan yang muncul di Desa Pamolokan.
“Kalau desa lain bisa tuntas 100 persen, kenapa Pamolokan berbeda? Ini yang jadi pertanyaan masyarakat,” ujar Aktivis dan Pegiat Anti Korupsi, Mahmud Santoso.
Pertanyaan tersebut kini berkembang menjadi isu publik yang mempertanyakan efektivitas pengawasan program bantuan desa.
Mahmud menilai dugaan penyimpangan bantuan desa tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif semata, melainkan menyangkut hak masyarakat miskin.
Menurut dia, jika benar terjadi ketidakwajaran, maka perlu dilakukan audit menyeluruh hingga ke tingkat lapangan, bukan hanya pemeriksaan dokumen.
“Jangan hanya berhenti di berkas. Harus turun langsung ke masyarakat untuk memastikan kebenaran data. Karena oknum Sekdes ini difuga multi talenta,” tegasnya
Pegiat anti korupsi juga meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan tidak berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan hasil.
Tantangan Terbuka untuk Inspektorat
Mahmud secara terbuka menantang Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh tanpa kompromi.
Ia menilai adanya perubahan data yang terlalu cepat menunjukkan perlunya audit lebih dalam terhadap sistem pendataan bantuan.
Pernyataan tersebut langsung menyebar di tengah masyarakat dan menjadi simbol kekecewaan publik yang merasa selama ini tidak mendapatkan penjelasan yang memadai.
Desakan Audit Menyeluruh Menguat
Desakan agar dilakukan audit total terhadap seluruh program bantuan di Desa Pamolokan kini semakin kuat.
Sejumlah warga menuntut agar semua data dibuka secara transparan, termasuk daftar penerima, mekanisme penyaluran, hingga proses verifikasi di lapangan.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan lagi sekadar administrasi desa, tetapi sudah menyentuh persoalan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Pamolokan di Titik Paling Panas
Kini Desa Pamolokan disebut berada pada titik paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Warga mulai berani bersuara, sementara tekanan publik terhadap pemerintah desa dan pihak pengawas terus meningkat.
Di tengah ketidakpastian itu, satu pertanyaan besar terus menggantung di ruang publik: apakah Inspektorat benar-benar akan membongkar seluruh dugaan yang ada hingga tuntas, atau justru kasus ini akan kembali mengendap tanpa kejelasan seperti sebelumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa, termasuk Pj Kepala Desa maupun Sekretaris Desa Pamolokan, belum bisa dimintai keterangan resmi oleh media karena keterbatasan akses komunikasi atas berbagai dugaan ketidakberesan di Desa Pamolokan.
Penulis : Redaksi
