SUMENEP – Desa Pamolokan, Kabupaten Sumenep, kini sedang berada dalam pusaran konflik dan sorotan paling tajam dalam beberapa tahun terakhir. Turunnya Inspektorat ke desa tersebut bukan hanya memicu kepanikan internal pemerintahan desa, tetapi juga membangkitkan keberanian warga untuk membongkar berbagai dugaan persoalan yang selama ini hanya beredar diam-diam di balik tembok birokrasi desa.
Situasi desa yang sebelumnya tampak tenang kini berubah drastis. Obrolan warung kopi, percakapan warga, hingga media sosial lokal mulai dipenuhi pembahasan soal bantuan desa, BUMDes, pasar desa, hingga dugaan permainan data yang disebut-sebut melibatkan oknum perangkat desa.
Yang paling menyita perhatian publik adalah dugaan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pasar desa tidak lagi berjalan untuk kepentingan masyarakat, melainkan diduga berubah menjadi “mesin setoran” yang menguntungkan pihak tertentu.
Informasi mengenai adanya permintaan “jatah” atau setoran dari hasil pasar desa kini mulai ramai diperbincangkan warga. Dugaan tersebut bahkan menyeret nama oknum Sekretaris Desa yang disebut-sebut memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan sejumlah program desa.
Padahal, pasar desa dan BUMDes sejatinya dibentuk sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Tujuannya jelas: membuka peluang usaha, meningkatkan pendapatan warga, mengurangi pengangguran, dan memperkuat ekonomi desa secara kolektif.
Namun yang terjadi di Pamolokan justru dinilai bertolak belakang.
“Kalau benar hasil pasar desa diminta setor, lalu di mana fungsi pasar untuk rakyat? Jangan sampai desa ini hanya jadi tempat segelintir orang menikmati keuntungan,” ujar N, salah satu warga setempat.
Kondisi BUMDes pun kini disebut-sebut nyaris mati suri. Meski secara administrasi masih ada, masyarakat menilai aktivitasnya tidak jelas dan tidak memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Yang lebih memprihatinkan, warga menduga adanya kebocoran dalam pengelolaan keuangan BUMDes yang menyebabkan lembaga usaha desa itu kehilangan arah dan kepercayaan publik.
“BUMDes sekarang seperti bayangan saja. Nama ada, tapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” kata warga lainnya.
Di tengah panasnya isu BUMDes dan pasar desa, pemeriksaan Inspektorat juga menyeret berbagai program bantuan lain yang nilainya tidak sedikit.
Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pangan, bantuan sapi, hingga program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), semuanya kini berada dalam sorotan tajam masyarakat.
Dugaan bantuan tidak tepat sasaran semakin memperkeruh suasana. Sejumlah warga menilai bantuan diduga hanya berputar pada kelompok tertentu yang memiliki kedekatan dengan perangkat desa.
“Yang benar-benar miskin kadang malah tidak dapat. Tapi yang dekat dengan perangkat justru masuk data penerima,” ungkap warga.
Program bantuan sapi yang seharusnya menjadi solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil juga ikut dipertanyakan. Warga menduga bantuan tersebut tidak dikelola secara transparan dan hanya beredar di lingkar tertentu.
Namun ledakan terbesar muncul ketika dugaan manipulasi data bantuan beras mulai mencuat.
Desa Pamolokan sebelumnya diketahui menjadi satu-satunya desa yang belum menyelesaikan data penerima bantuan secara penuh di tingkat kabupaten. Akan tetapi, menjelang pemeriksaan Inspektorat, data tersebut mendadak berubah drastis hingga hampir mencapai 100 persen selesai.
Perubahan yang terjadi dalam waktu singkat itu langsung memicu kecurigaan besar di tengah masyarakat.
“Kalau sebelumnya belum selesai lalu tiba-tiba hampir 100 persen, masyarakat wajar curiga. Ini harus dibuka secara terang,” ujar seorang warga, Kamis, 14/5/2026.
Aktivis dan pegiat anti korupsi, Mahmud Santoso, menilai situasi di Pamolokan sudah masuk kategori darurat transparansi desa.
Menurutnya, dugaan penyimpangan bantuan dan pengelolaan aset desa tidak bisa dianggap sekadar persoalan administratif biasa.
“Ini menyangkut hak masyarakat kecil. Kalau benar ada permainan data dan bantuan, maka yang dikorbankan adalah warga miskin,” tegas Mahmud.
Ia bahkan secara terbuka menantang Inspektorat untuk melakukan audit total tanpa kompromi.
Mahmud meminta pemeriksaan tidak berhenti pada dokumen dan laporan administrasi semata, tetapi juga dilakukan hingga ke lapangan dengan mencocokkan data penerima bantuan secara langsung kepada masyarakat.
“Jangan hanya periksa berkas lalu selesai. Turun ke bawah, cek fakta di lapangan, karena dugaan persoalan di Pamolokan sudah terlalu banyak,” ujarnya.
Kini tekanan publik terhadap pemerintah desa dan pihak pengawas semakin besar. Warga mulai kehilangan kepercayaan dan menuntut seluruh pengelolaan bantuan, BUMDes, hingga hasil pasar desa dibuka secara transparan.
Pamolokan pun kini disebut berada di titik paling genting.
Masyarakat menunggu satu hal penting: apakah Inspektorat benar-benar berani membongkar seluruh dugaan persoalan hingga tuntas, atau justru semuanya kembali tenggelam tanpa kejelasan seperti yang selama ini dikhawatirkan warga.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemerintah desa, termasuk Pj Kepala Desa maupun Sekretaris Desa Pamolokan, belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Penulis : Ilham
