Sumenep- Desa Pamolokan kini berada dalam pusaran polemik besar yang terus membara. Kedatangan Penjabat (Pj) Kepala Desa baru yang semestinya menjadi awal pembenahan pemerintahan justru dibayangi ledakan persoalan yang selama ini diduga tersimpan rapat di balik tembok birokrasi desa.
Turunnya Inspektorat ke Desa Pamolokan menjadi titik yang mengubah suasana desa secara drastis. Warga mulai berani berbicara. Bisik-bisik yang dahulu hanya terdengar pelan kini berubah menjadi sorotan terbuka yang mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat kini menyasar berbagai sektor sensitif. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan pangan berupa sapi, hingga dugaan manipulasi data bantuan beras yang disebut-sebut mendadak berubah menjelang pemeriksaan berlangsung.
Di tengah situasi yang semakin panas, publik menyoroti dugaan kuat adanya praktik bantuan yang hanya berputar di lingkar tertentu. Dugaan tersebut muncul setelah mayoritas penerima BLT disebut masih memiliki hubungan keluarga dengan Sekretaris Desa (Sekdes).
Isu itu langsung memantik kemarahan warga. Sebab bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin justru diduga dinikmati kelompok yang dekat dengan kekuasaan desa.
“Kalau bantuan hanya berputar di keluarga perangkat desa, lalu masyarakat miskin ini dianggap apa?” ujar D, warga setempat.
Bagi masyarakat kecil, dugaan tersebut bukan hanya menyakitkan, tetapi juga dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang mencederai rasa kemanusiaan. Di tengah sulitnya ekonomi masyarakat desa, bantuan sosial yang bersumber dari uang negara justru diduga berubah menjadi alat memperkuat kelompok tertentu.
Tak hanya BLT, bantuan sapi yang semestinya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi warga juga mulai dipertanyakan. Warga menduga bantuan tersebut tidak sepenuhnya dikelola untuk kepentingan masyarakat luas, melainkan berada dalam kendali pihak tertentu.
Situasi semakin gaduh ketika dugaan manipulasi data bantuan beras ikut menyeruak. Warga menilai ada perubahan data secara besar-besaran yang diduga dilakukan menjelang pemeriksaan Inspektorat.
Kecurigaan itu diperkuat setelah data di aplikasi disebut tiba-tiba hampir mencapai 100 persen, padahal sebelumnya disebut masih bermasalah.
Sorotan keras juga datang N, warga Pamolokan, yang secara terbuka menantang Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan total tanpa kompromi.
“Di aplikasi data beras sudah hampir 100 persen. Karena diduga sudah dimanipulasi, karena sebelumnya tidak seperti itu. Saya tantang Inspektorat melakukan pemeriksaan secara detail, jangan hanya formalitas,” tegasnya.
Pernyataan tersebut langsung menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat. Banyak warga menilai ucapan itu menjadi simbol kekecewaan publik yang selama ini merasa tidak pernah benar-benar didengar.
Di tengah memanasnya situasi, Pegiat Anti Korupsi Sumenep, Mahmud Santoso, ikut angkat suara dengan nada keras. Ia menilai persoalan di Pamolokan tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil atau sekadar kesalahan administratif biasa.
Menurut Mahmud, dugaan penyimpangan bantuan sosial merupakan persoalan serius karena menyangkut hak masyarakat miskin yang seharusnya dilindungi negara.
“Kalau benar bantuan sosial hanya dinikmati lingkar keluarga dan orang-orang dekat kekuasaan desa, maka itu sudah sangat keterlaluan. Ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi dugaan penyalahgunaan kewenangan yang melukai hak rakyat kecil,” tegas Mahmud Santoso.
Ia meminta Inspektorat tidak hanya memeriksa dokumen administratif, tetapi juga turun langsung memverifikasi kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh agar publik mengetahui siapa yang sebenarnya layak menerima bantuan dan siapa yang diduga memanfaatkan kekuasaan.
“Jangan hanya buka map dan tanda tangan berkas. Datangi rumah-rumah warga. Cocokkan data dengan kondisi nyata. Kalau perlu buka semuanya secara terang-benderang supaya masyarakat tahu ke mana bantuan itu sebenarnya mengalir,” katanya.
Mahmud juga menyoroti dugaan kuat dominasi kekuasaan di lingkungan pemerintahan desa yang disebut berlangsung terlalu lama. Ia menilai situasi tersebut berpotensi melahirkan praktik-praktik yang sulit dikontrol apabila tidak ada pengawasan ketat.
“Kalau satu lingkaran terlalu lama menguasai sistem, biasanya akan muncul rasa kebal dan merasa tidak tersentuh. Ini yang berbahaya dalam tata kelola pemerintahan desa,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mahmud juga meminta aparat penegak hukum ikut memantau perkembangan pemeriksaan Inspektorat agar prosesnya benar-benar berjalan objektif dan tidak berhenti di tengah jalan.
“Jangan sampai pemeriksaan ini hanya jadi tontonan sesaat lalu hilang tanpa kejelasan. Kalau ada dugaan penyimpangan, harus ditindak tegas. Desa tidak boleh dijadikan tempat bermain bantuan rakyat,” tambahnya.
Kini masyarakat Pamolokan menunggu hasil pemeriksaan dengan penuh harap sekaligus cemas. Sebab bagi warga, persoalan ini bukan lagi sekadar soal bantuan sosial, tetapi sudah menyangkut runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
Di balik memanasnya polemik ini, satu pertanyaan besar terus bergema di tengah masyarakat:
Apakah Inspektorat benar-benar akan membongkar semuanya sampai tuntas? Ataukah dugaan permainan bantuan dan dominasi kekuasaan di Desa Pamolokan akan kembali tenggelam tanpa akhir yang jelas?
Pamolokan kini sedang berada di titik paling panas. Dan kali ini, masyarakat tampaknya memilih untuk tidak lagi diam.
Penulis : Ilham
