Sekda Baru Sumenep Bukan Putra Daerah vs Sekda Lama Ir Edy: Perbedaan Karakter Disebut Seperti Langit dan Bumi
SUMENEP — Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep yang semestinya menjadi titik temu konsolidasi pemerintahan justru memantik kegaduhan internal. Isu sensitif menyeruak ke permukaan: Sekda baru disebut bukan putra daerah dan dikabarkan tidak sepenuhnya berada dalam garis loyalitas kepala daerah, melainkan diduga memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan politik di Jakarta.
Seorang pejabat di lingkungan Pemkab Sumenep yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan pernyataan keras yang langsung menyulut perbincangan luas.
“Sekda sekarang bukan orang Bupati. Orangnya yang di Jakarta itu,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memang belum terkonfirmasi secara resmi, namun gaungnya cepat menyebar dan menimbulkan kegelisahan di kalangan aparatur sipil negara. Sumber yang sama bahkan membandingkan gaya kepemimpinan Sekda baru dengan Sekda lama yang merupakan putra daerah.
“Sekda lama, Pak Edi, itu sabar dan merangkul semua kalangan. Sekda sekarang terkesan angkuh, tebang pilih, dan tidak komunikatif. Perbedaannya seperti langit dan bumi,” tegasnya, Senin, 2/3.
Narasi ini memperkuat anggapan bahwa pelantikan Sekda kali ini tidak sekadar urusan administrasi, melainkan sarat tafsir politik dan psikologis.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo secara resmi melantik Agus Dwi Saputra sebagai Sekda definitif. Dari sisi karier dan administratif, rekam jejaknya dinilai lengkap.
Namun bagi sebagian kalangan, persoalan tidak berhenti pada kelengkapan dokumen dan prosedur, melainkan menyentuh wilayah legitimasi moral, gaya kepemimpinan, serta kemampuan merangkul birokrasi lokal.
Kegelisahan publik juga diperparah oleh mencuatnya kembali isu-isu lama yang belum pernah dijelaskan secara terbuka, mulai dari kabar dugaan penerimaan jatah tanah dari seorang pengusaha properti lokal yang dijuluki “Raja Properti Kota Keris” hingga cerita “duit satu kresek” atau “kresek hitam” yang kembali beredar di ruang-ruang informal birokrasi, merujuk pada dugaan permintaan uang dalam jumlah besar terkait pembelian tanah dinas di instansi yang pernah dipimpinnya.
Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi yang secara tegas menjawab seluruh pertanyaan publik.
Aktivis muda Sumenep, Febriansyah, menilai jabatan Sekda merupakan poros utama birokrasi daerah.
Menurutnya, jika figur di puncak struktur birokrasi terus dibayangi isu etik dan loyalitas yang tak kunjung tuntas, maka soliditas aparatur di bawahnya terancam retak.
“Kalau puncaknya bermasalah, bawahannya bisa jalan sendiri-sendiri. Jangan berharap birokrasi kompak,” ujarnya.
“Saya ragu Sekda yang baru ini dapat menyatutukan para Pejabat dan ASN, karena karakternya dikenal keras dan dinilai punya ego sektoral,’ terangnya.
Kini Sekda baru telah resmi menjabat dan struktur komando birokrasi terbentuk. Namun di balik formalitas itu, suara-suara lirih tentang loyalitas, pengaruh politik, dan masa depan soliditas ASN Sumenep terus bergaung.
Apakah isu “bukan orang Bupati” sekadar gosip politik musiman, atau justru menjadi pertanda awal terbelahnya birokrasi di Kota Keris, waktu yang akan menjawab
(Korwil)
