SUMENEP – Gelombang kemarahan warga Desa Pamolokan, Kecamatan Kota Sumenep, kian tak terbendung menyusul mencuatnya dugaan hilangnya ratusan sak beras bantuan pangan yang hingga kini belum menemukan titik terang. Situasi tersebut semakin memanas lantaran sebelumnya juga telah terendus dugaan fiktifnya bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Dana Desa tahun 2024–2025 yang disebut-sebut tidak terealisasi sebagaimana mestinya.
Persoalan tersebut kini menjadi buah bibir masyarakat, terlebih muncul dugaan bahwa sejumlah dana bantuan masih berada dalam penguasaan oknum perangkat desa. Namun hingga saat ini, tidak ada kejelasan maupun tindak lanjut dari pihak kecamatan, pengawas kabupaten, maupun pihak terkait lainnya, sehingga memunculkan kesan bahwa berbagai kasus tersebut “hilang di atas kertas”.
Baca Juga : Balai Desa Pamolokan Sumenep Lumpuh Total, Skandal Beras Hilang Picu Amarah Warga
Seorang Ketua RT berinisial BR mengungkapkan bahwa masyarakat kini berada dalam tekanan ekonomi yang semakin berat, terlebih dengan dugaan tidak sampainya bantuan kebutuhan pokok.
“Warga kami menghadapi situasi ekonomi yang serba tidak pasti. Harga kebutuhan pokok naik, sementara beras dan minyak goreng bantuan pemerintah justru hilang. Ini sangat memukul,” ujarnya, Selasa, 28 Aprik 2026.
Sementara itu, salah satu Ketua RW juga menyampaikan kecurigaan terkait sejumlah kebijakan desa, termasuk dugaan penahanan insentif RT/RW tahun 2025 yang baru dicairkan setelah adanya protes pada Februari 2026.
Ia juga menyoroti dugaan kuat bahwa selama masa penjabat (PJ), Sekretaris Desa disebut mengendalikan roda pemerintahan secara sepihak.
“Banyak kebijakan yang tidak transparan. Bahkan kami menilai ada hak masyarakat miskin yang seharusnya disalurkan, justru tidak sampai,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dugaan praktik pungutan liar (pungli) di layanan administrasi desa juga turut menjadi sorotan tajam warga Pamolokan, menambah daftar panjang persoalan yang memicu keresahan publik.
Sebelumnya, Balai Desa Pamolokan dilaporkan sempat lumpuh total di tengah memuncaknya polemik dugaan hilangnya ratusan sak beras bantuan pangan. Tidak terlihat satu pun perangkat desa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memicu kemarahan warga yang datang mencari kejelasan.
Pantauan di lokasi kala itu menunjukkan kantor desa dalam kondisi sepi dan nyaris tak berpenghuni. Aktivitas pelayanan publik terhenti tanpa penjelasan, sementara pintu kantor tetap terbuka namun tanpa kehadiran aparat desa.
Seorang warga berinisial S mengaku kecewa berat karena tidak mendapatkan jawaban apa pun saat mendatangi kantor desa.
“Saya datang mau tanya bantuan, tapi tidak ada orang sama sekali. Kalau memang ada masalah, harusnya dijelaskan ke masyarakat,” keluhnya.
Warga lain berinisial D bahkan menilai kondisi tersebut sebagai indikasi serius adanya persoalan dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Ini bukan sekadar soal beras hilang, tapi sudah menyangkut tanggung jawab pelayanan publik,” tegasnya.
Di sisi lain, dugaan hilangnya ratusan sak beras bantuan semakin menguat di tengah masyarakat. Sejumlah informasi menyebut adanya aktivitas distribusi tidak wajar, termasuk dugaan pengangkutan beras dalam jumlah tertentu ke rumah oknum desa tanpa prosedur resmi.
Bahkan, muncul pula dugaan bahwa sebagian bantuan beras diperjualbelikan di tingkat warung, meski informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Sorotan publik semakin tajam setelah ditemukan selisih 106 sak beras dari total 635 sak yang tercatat masuk ke desa. Hingga kini, keberadaan selisih tersebut masih menjadi tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Sejumlah pihak mendesak agar dilakukan audit investigatif secara menyeluruh dan terbuka untuk mengungkap fakta sebenarnya, termasuk dugaan ketidaksesuaian data dalam sistem administrasi desa dengan kondisi di lapangan.
Lebih jauh, dugaan penyimpangan bantuan disebut tidak hanya terjadi pada satu periode, melainkan telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada program bantuan sosial lain seperti BLT yang dinilai belum tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Pamolokan maupun oknum Sekdes belum dapat dikonfirmasi karena media ini belum memiliki aksss komunikasi. Beberapa hari lalu, saat media ini ke Balai desa, Kantor Balai desa lumpuh tak ada orang sama sekali sehingga media ini kesulitan melakukan konfirmasi.
Di tengah situasi yang semakin memanas, masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan melakukan klarifikasi, audit, dan penelusuran menyeluruh agar seluruh dugaan yang berkembang dapat terungkap secara terang dan transparan, serta hak masyarakat tidak hilang tanpa kejelasan.
Penulis : Ilham
