MALANG – Peta besar dugaan skandal cukai rokok di Jawa Timur mulai terbuka. Operasi yang sebelumnya berjalan senyap kini menunjukkan arah yang semakin jelas: Malang dan jaringan industri rokok di sekitarnya diduga menjadi salah satu simpul penting.
Langkah terkoordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) disebut tengah memasuki fase krusial. Penanganan tidak lagi parsial, melainkan menyasar pola besar yang diduga telah berlangsung lama di sektor industri hasil tembakau.
Sumber internal menyebut, operasi ini dirancang sebagai pengungkapan sistemik—bukan sekadar penindakan individu.
“Ini bukan kasus tunggal. Ini jaringan. Polanya sudah terbaca dan tinggal dibuka satu per satu,” ujarnya.
Fokus utama KPK berada pada dugaan penyalahgunaan pita cukai. Salah satu modus yang disorot adalah praktik “beternak pita cukai SKT”, yakni pengadaan pita cukai dalam jumlah besar yang diduga tidak sebanding dengan kapasitas produksi riil perusahaan.
Skema ini diduga membuka celah manipulasi distribusi rokok yang merugikan negara dalam jumlah signifikan.
Selain itu, KPK juga menelusuri aliran dana mencurigakan yang mengarah ke sejumlah pihak. Penelusuran ini diperkuat dengan analisis transaksi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta audit pendukung dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kolaborasi lintas lembaga ini memperlihatkan bahwa perkara yang ditangani tidak berdiri sendiri, melainkan berpotensi melibatkan struktur yang lebih luas.
Di sisi lain, Polri mengambil peran taktis dengan memburu rantai produksi dan distribusi rokok ilegal. Sasaran mereka mencakup:
Produksi rokok tanpa pita cukai
Penggunaan pita cukai palsu
Praktik salah tempel pita
Distribusi rokok ilegal lintas daerah
Wilayah Malang kini disebut sebagai salah satu titik fokus. Sejumlah nama pengusaha rokok mulai mencuat dan dikabarkan masuk dalam radar pemeriksaan, di antaranya:
H. Sulaiman (CV Sayap Mas)
H. Subaidi (CV Cakra Mas Jaya)
H. Munawir (PT Gunung Cengkeh)
H. Zubaidi (PR Demang Jaya)
Selain itu, beberapa nama lain juga disebut dalam penelusuran transaksi, seperti Johan Sugiharto, Po Hendra Gunawan Subaidi, dan Wibie Dwi Andriyas. Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum terkait status mereka.
Yang tak kalah mencolok, operasi ini juga menyasar skala yang lebih luas. Sebanyak 271 perusahaan rokok (PR) skala UMKM di Madura dikabarkan akan ikut diperiksa. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya memetakan ulang industri rokok rakyat yang selama ini berada di wilayah abu-abu regulasi.
Pengamat menilai, jika seluruh rangkaian ini benar-benar dijalankan secara konsisten, maka dampaknya akan sangat besar—baik bagi industri rokok lokal maupun peta ekonomi daerah.
“Ini bisa menjadi turning point. Jika serius dibongkar, bukan hanya pelaku yang terdampak, tapi juga sistem distribusi dan pola bisnisnya,” ujar seorang analis kebijakan publik.
Operasi ini juga menjadi pesan keras bahwa negara mulai memperketat pengawasan terhadap sektor yang selama ini dianggap sulit disentuh. Tidak hanya individu, tetapi juga ekosistem industri menjadi target evaluasi.
Jika gelombang ini terus bergulir, Jawa Timur—khususnya Malang dan Madura—berpotensi menjadi episentrum pengungkapan kasus cukai terbesar dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara publik menunggu langkah resmi dari aparat, satu hal mulai terasa jelas: praktik lama yang selama ini tersembunyi perlahan mulai terkuak.
“Ini bukan sekadar penegakan hukum. Ini peringatan. Dan kali ini, tampaknya tidak akan berhenti di permukaan,” tutup sumber tersebut.
Penulis : HAM
